MAKALAH EKONOMI Sistem Ekonomi Komando
MAKALAH EKONOMI
[ Sistem Ekonomi Komando ]
SMAN 11 KONSEL
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Kata Pengantar
Puji syukur
Kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena berkat karunia dan hidayah-Nya sehingga makalah ini dapat selesai kami susun berdasarkan hasil persentase kami. Makalah ini kami sajikan secara sitematis dan mudah untuk dipahami, sehingga siswa maupun guru mudah memahami makalah ini.
Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan makalah ini, Oleh karena itu kami Kelompok 1 mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempunaan makalah ini.
Harapan kami, susunan makalah ini bia berguna dan bermanfaat bagi kita.
Penyusun,
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sitem Ekonomi Komando adalah bisa juga disebut sebagai Sitem Ekonomi terpusat adalah sebuah Sitem Ekonomi dimana peran utama dalam pengendalian ekonomi dipegang oleh Pemerintah secara dominan. Ini berarti bahwa Pemerintah yang menentukan jenis barang dan jasa apa yang akan diproduksi, menggunakan metode atau cara apa barang dan jasa tersebut akan dibuat sampai siapa yang komsumsi barang dan jasa tersebut. Sehingga dalam Sitem Ekonomi Komando ini Pemerintah akan lebih mudah mengendalikan inflasi, masalah pengangguran serta masalah ekonomi lainnya.
Dalam Sitem Ekonomi Komando ini Pemerintah menguasai semua alat dan sumber-sumber daya sehingga hak milik perorangan tidak diakui, tidak ada individu atau Kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian karena semua kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh Pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelemahan dari Sitem Ekonomi Komando adalah matinya inisiatif individu untuk maju karena sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat sehingga masyarakat tidak memliki kebebasan dalam memilih serta mengolah sumber daya.
B. Rumusan Masalah
Sitem Ekonomi Komando cenderung diterapkan di negara-negara yang menganut ideologi Komunis atau Sosialis. Walaupun dalam kenyataannya tidak ada satu negarapun didunia ini yang menganut dan melaksanakan Sitem Ekonomi Komando ini secara murni. Contoh dari negara-nergara yang menganut Sitem Ekonomi Komando ini adalah Kuba, Uni Sovyet.
BAB II
PEMBAHASAN
Dalam Sitem Ekonomi Komando, Pemerintah hampir memliki dan menguasai semua sarana Produksi (Tanah dan Modal), disamping itu Pemerintah juga mengatur secara langsung operasi semua perusahaan di berbagai sektor industri.
Ø Kelebihan dari Sitem Ekonomi Terpusat adalah :
§ Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya.
§ Pasar barang dalam negeri berjalan lancar
§ Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembetukan harga
§ Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan
§ Jarang terjadi krisi ekonomi
Ø Kelemahan dari Sitem Ekonomi Komando adalah :
§ Mematikan inisiatif individu untuk maju
§ Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat
§ Masyarakat tidak memliki kebebasan dalam memilih sumber daya
§ Perhatikan bagaimana Sitem Ekonomi terpusat memecahkan persoalannya.
Sitem Ekonomi Komando dijalankan berdasarkan ajaran Karl Max, menurut Karl Max dengan sistem ekonomi yang direncanakan dan dikendalikan oleh Pemerintah pusat maka fungsi-fungsi produktif akan lebih efisien dibandingkan dengan Sitem Ekonomi bebas.
Ø Sitem Ekonomi Komando Ciri-ciri sebagai berikut :
§ Segala kegiatan ekonomi diatur Pemerintah.
§ Hak milik perseorangan tidak diakui, kecuali yang sudah dibagikan.
§ Semua sumber dan alat produksi adalah milik negara.
§ Tidak ada kebebasan berusaha bagi individu, karena pembagian kerja diatur oleh Pemerintah.
§ Harga-harga ditentukan oleh Pemerintah.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dalam Sitem Ekonomi Komando ini peran individu diatur sepenuhnya oleh Pemerintah, sehingga peranan perencanaan ekonomi oleh negara dalam mengatur perekonomian sangat penting. Peranan pasar sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi digantikan oleh cara pengesahan dan ratioming karena penguasaan aset ekonomi merupakan kepemilikan bersama dalam Sitem Ekonomi Komando ini. Sehingga Pemerintah dapat dengan mudah mengawasi kegiatan perekonomian yang ada serta memudahkan negara dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap kegiatan perekonomian. Sehingga pemerataan pendapatan antar lapisan masyarakat dapat terjamin.