Makalah SISTEM POLITIK INDONESIA
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Pengertian
Politik
Politik
berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya Negara Kota. Pada awalnya
politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam Negara/kehidupan
Negara.
Istilah
politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan,
dasar-dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada
dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik
biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.
Dapat
disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat
dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang
kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
B.
Pengertian
Sistem Politik
Menurut
Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang
membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur
pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara
mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan
hubungan Negara dengan Negara.
Sistem
politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah mekanisme atau cara kerja
seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu
sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng.
BAB
II
CIRI-CIRI
DAN MACAM-MACAM POLITIK DI INDONESIA
1.
Ciri-ciri
umum sistem politik
Sistem
politik baik modern maupun primitive memiliki ciri-ciri tertentu almond
dalam polities of developing areas, mengatakan ada 4 (empat) ciri dalam
sistem politik, yaitu :
a.
Semua
sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kedudukan politik.
Dalam pengertian bahwa masyarakat yang paling sederhana pun mempunyai tipe
struktur politik yang terdapat dalam masyarakat yang paling kompleks sekali
pun. Tipe-tipe tersebut dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan
tingkatan dan bentuk pembandingan kerja yang teratur.
b.
Semua
system politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatannnya
berbeda-beda yang ditimbulkan karena perbedaab struktur. Hal ini dapat
diperbandingkan, yaitu bagaimana fungsi-fungsi tadi sering dilaksanakan atau
tidak dan bagaimana gaya pelaksanaannya.
c.
Semua
struktur politik, walaupun dispesifikasikan dengan berbagai unsur baik itu pada
masyarakat primitif maupun pada masyarakat modern, melaksanakan banyak fungsi.
Oleh karena itu, sistem politik dapat dibandingkan sesuai dengan tingkat
kekhususan tugas.
d.
Semua
sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan. Secara rasional
tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern atau semuanya primitif
melainkan dalam pengertian tradisional, semuanya adalah campuran antara unsur
modern dan tradisional.
Dalam
memahami cara kerja sistem politik pada umumnya, peran input atau output
mempunyai pengaruh besar terhadap kebijakan publik. Hoogerwerf berpendapat
bahwa “ input “ bisa berasal dari sistem lain, misalnya sistem ekonomi. Sistem
ekonomi yang terkena dampak kebijakan pemerintah akan memberikan reaksi
tertentu, mungkin memperkuat atau bertentangan. Reaksi ini merupakan input bagi
sistem politik untuk diproses lebih lanjut. Disamping itu, input juga berasal
dari prilaku politik berupa unjuk rasa / demonstrasi atau tindakan makar
sebagai dampak dari output sistem politik.
2.
Macam-macam
sistem Politik
Macam-macam
sistem politik yang hendak diuraikan, sesungguhnya merupakan tipe, atau model
yang didasarkan pada sudut kesejarahan dan perkembangan sistem poltik dari
berbagai Negara yang disesuaikan dengan perkembangan kultur dan struktur
masyarakatnya.
a)
Almond dan
powell, membagi 3 (tiga) kategori sistem politik yakni :
v Sistem-sistem
primitif yang intermittent (bekerja dengan sebentar-sebentar istrahat).
v Sistem-sistem
tradisional dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan politik yang
berbeda-beda dan suatu kebudayaan “subjek”.
v Sistem-sistem
modern dimana struktur-struktur politik yang berbeda-beda (partai politik,
kelompok-kelompok kepentingan, dan media massa) berkembang dan mencerminkan
aktivitas budaya politik “paticipant”.
b)
Alfian,
mengklasifikasikan sistem politik menjadi 4 (empat) tipe, yakni :
v Sistem
politik otoriter/totaliter
v Sistem
politik anarki
v Sistem
politik demokrasi
v Sistem
politik demokrasi dalam transisi
BAB
III
POKOK-POKOK
SISTEM POLITIK INDONESIA
Sejak
awal berdirinya, Indonesia sudah menjadikan demokrasi sebagai pilihan sistem
politiknya. Isi dan mekanisme sistem politik demokrasi Indonesia dirumuskan
pada batang tubuh UUD 1945, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD
1945 bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD.
Adapun
sendi-sendi pokok dari sitem politik demokrasi di Indonesia sebagai berikut :
v Ide
kedaulatan rakyat
Bahwa yangberdaulat
dinegara demokrasi adalah rakyat. Ini menjadi gagasan pokok dari demokrasi yang
tercermin pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “ kedaulatan ditangan
rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD”
v Negara
Berdasarkan atas Hukum
Negara demokrasi juga
negara hukum. Negara Hukum Indonesia menganut hukum dalam arti material (luas)
untuk mencapai tujuan nasional. Ini tercermin pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945
yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”
v Berbentuk
Republik
Negara dibentuk untuk
memperjuangkan realisasi kepentingan umum (Republika). Negara Indonesia berbentuk
republik yang memperjuangkan kepentingan umum. Hal ini tercermin pada pasal 1 ayat
(1) UUD 1945.
v Pemerintah
Berdasarkan Konstitusi
Penyelenggaraan
pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan
konstitusi atau UUD yang demokratis. Ini tercermin pada pasal 4 ayat (1) UUD
1945.
v Pemerintahan
yang bertanggung jawab
Pemerintah selaku
penyelenggara negara bertanggung jawab atas segala tindakannnya. Berdasarkan
demokrasi pancasila, pemerintah kebawah bertanggung jawab kepada rakyat dan ke
atas bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
v Sistem
Perwakilan
Pada dasarnya, pemerintah
menjalankan amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan.
v Sistem
pemerintahan Presidensial
Presiden adalah
penyelenggara negara tertinggi. Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala
pemerintahan.
BAB
IV
BENTUK-BENTUK
DALAM PARTISIPASI POLITIK
1.
Bentuk
partisipasi politik sbb :
-
Bentuk
partisipasi konvensional : merupakan bentuk partisipasi yang normal dalam
bentuk demokrasi modern. Sedangkan,
-
Bentuk
partisipasi non konvensional merupakan bentuk yang ilegal, penuh kekerasan dan
revolusioner.
2.
Tingkatan
pada pada partisipasi politik
·
Menduduki
jabatan politik atau administratif
·
Mencari
jabatan politik atau administratif
·
Keanggotaan
aktif suatu organisasi politik
·
Keanggotaan
fasip suatu organisasi politik
·
Keanggotaan
aktif suatu organisai semua politik (quasi political)
·
Keanggotaan
fasip suatu organisasi semua politik (quasi political)
·
Partisipasi
dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya.
·
Partisipasi
dalam diskusi politik in formal minat dalam bidang politik
·
Voting
(pemberian suara)
Salah
satu faktor pendukung dalam partisipasi politik yaitu pendidikan yang tinggi
dalam bidang politik karena bisa memberikan informasi tentang politik dan
persoalan politik, bisa memberikan analisis dan menciptakan binar dan kemampuan
berpolitik.
BAB
V
PENUTUP
- Kesimpulan
Sistem
adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi.
Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses
pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama
masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Sistem politik Indonesia
diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia
yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan,
upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan
skala prioritasnya.
- Saran
Bagi para
pembaca dan rekan-rekan yang lainnya, jika ingin menambah wawasan dan ingin
mengetahui lebih jauh, maka penulis mengharapkan dengan rendah hati agar lebih
membaca buku-buku ilmiah dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul “SISTEM
POLITIK INDONESIA”. Kritik dan saran yang bersifat membangun selalu kami
harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan.